Contoh Surat Permohonan Pencairan ADD

Contoh Surat Permohonan Pencairan ADD / ADG 2021

Contoh Surat Permohonan Pencairan ADD / ADG 2021 akan kita bagikan pada kesempatan kali ini, SobatDesa bisa download formatnya di akhir artikel ini. Memasuki bulan kedua di tahun 2021, masih banyak desa yang belum mengajukan permohonan pengajuan pencairan ADD / ADG. Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan pencairan ini, salah satunya adalah masih terdapat desa yang belum selesai membahas APBDesa, selain itu ada juga desa yang telah siap APBDesa, tetapi belum mengajukan pencairan kepada Bupati/Walikota. sebelumnya, sudah dibagikan Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Desa, adapun dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada bupati/walikota untuk pencairan Dana Desa tahap I adalah peraturan desa

Contoh Surat Pengantar Dana Desa 2021

Contoh Surat Pengantar Dana Desa 2021 akan kita bagikan pada kesempatan kali ini, SobatDesa bisa download formatnya di akhir artikel ini. Memasuki bulan kedua di tahun 2021, masih banyak desa yang belum mengajukan permohonan pengajuan pencairan Dana Desa tahun anggaran 2021. Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan pencairan ini, salah satunya adalah masih terdapat desa yang belum selesai membahas APBDesa, selain itu ada juga desa yang telah siap APBDesa, tetapi belum mengajukan pencairan kepada Bupati/Walikota. Adapun dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada bupati/walikota untuk pencairan Dana Desa tahap I adalah peraturan desa mengenai APBDesa secara lengkap dan benar. Tahapan dan syarat penyaluran
Contoh Surat Pengantar Dana Desa
contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM ) Desa akan kami bagikan pada kesempatan ini, karena SPTJM merupakan salah satu syarat permohonan pencairan Dana Desa. Untuk mengetahui apa saja persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa tahap III terbaru KLIK DISINI Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang bertanggung jawab penuh atas biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan. Ada berbagai
Perbup Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan APBG
Regulasi Ruang Desa

Perbup Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan APBG

Pu Haba Para Pegiat Desa Bireuen, semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam pemberdayaan masyarakat desa, jak tabahas Perbup Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan APBG. Pada kesempatan ini admin akan membagikan Perbup Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBG, siltap keuchik dan perangkat gampong, hak keuangan tuha peuet dan […]

Permendagri 73 Tahun 2020
Regulasi

Permendagri 73 Tahun 2020, Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. SobatDesa bisa download filenya di akhir artikel ini. Terbitnya Permendagri 73 tahun 2020  berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, maka perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Permendagri 73 tahun […]

PMK Nomor 222 tahun 2020
Regulasi

PMK Nomor 222 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan PMK Nomor 222 Tentang Pengelolaan Dana Desa. SobatDesa bisa download filenya di akhir artikel ini. PMK Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa terdiri dari 10 BAB, 64 Pasal, dan lampiran. Peraturan ini mengatur berbagai ketentuan terkait pengelolaan Dana Desa, termasuk pengelolaan Dana Desa ditengah pandemi covid-19. […]