Mencerdaskan Bangsa
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Sobat desa, kali ini akan membahas tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Terkait PKPKD […]
Awas, Perangkat Desa Tidak Boleh Melanggar Ini. Assalamualaikum sobat desa, semoga hari ini menyenangkan dan tetap semangat dalam membangun Desa. Kali ini Media Desa akan berbagi artikel khusus untuk perangkat Desa, yaitu Larangan untuk perangkat Desa, Awas, Perangkat Desa tidak boleh melanggar ini, jika sampai melanggar, Perangkat Desa dapat diberhentikan dari jabatannya. Aturan Hukum Pemberhentian […]
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Tentang SOTK Pemerintah Desa, dalam permendagri ini diatur segala ketentuan tentang susunan dan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, sobat desa bisa download filenya di bawah PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan […]
Bolehkah PNS menjadi perangkat Desa?, pertanyaan ini sering ditanyakan masyarakat ke admin mediadesa.org, bahkan ada sebagian netizen yang menanyakan langsung di kolom komentar postingan @mediaberdesa. Bagi sebagian masyarakat Desa, perangkat Desa tidak layak diangkat dari kalangan PNS karena alasan pemerataan lapangan kerja, bagi sebagian yang lain menganggap sah-sah saja sejauh dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kasus […]
Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan YME. Menjadi Perangkat Desa sekarang menjadi incaran banyak warga Desa, selain alasan untuk membangun Desa, penghasilan tetap yang diterima perangkat Desa juga dijadikan alasan sebagian warga untuk melamar jadi perangkat Desa. Untuk menjadi perangkat Desa, calon harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia […]