Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa 2020. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menyurati Kepala Desa seluruh Indonesia pada tanggal 10 Februari 2020, surat dengan nomor 535/PRI.00/II/2020 itu sifatnya segera, terkait hal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa tahun anggaran 2020.
Surat yang ditandatangani oleh Menteri Desa Abdul Halim Iskandar tersebut isinya antara lain adalah sebagai berikut :
Yth. Kepala Desa Seluruh Indonesia
di tempat
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (3) huruf c Tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, berikut kami sampaikan beberapa hal:
- Segera mempercepat penggunaan Dana Desa Tahap I dengan memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakelola serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tempat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;
- Pola PKTD sebagaimana dimaksud poin 1, diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan anggota masyarakat marginal lainnya;
- Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan di Desa yaitu perbaikan dan/atau pelayanan gizi anak-anak dalam rangka pencegahan stunting. Pelaporan hasil kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020, khusus yang berkenaan dengan konvergensi pencegahan stunting dimaksud akan menjadi persyaratan wajib penyaluran Dana Desa bagi seluruh Kabupaten/Kota terhitung mulai 1 Januari 2021.
Demikian antara lain isi surat dari Menteri Desa kepada Kepala Desa tersebut, semoga saja Dana Desa 2020 bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Demikian, jangan lupa bergabung dengan ribuan Penggiat Desa lainnya di Halaman Media Desa untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Desa dan meningkatkan pengetahuan terkait Desa dan Regulasinya.
Lihat artikel menarik lainnya di RUANG DESA
.