Keterbukaan informasi publik dana desa sangat diperlukan untuk tranparansi pengelolaan Dana Desa. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala akan kita bahas pada tulisan kali ini, silahkan dibaca sampai selesai agar kamu dapat manfaat dan tidak salah mengambil kesimpulan dari artikel ini.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa terdiri atas 6 Bab dan 21 Pasal, Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 31desember 2018 ditandatangani oleh Gede Narayana selaku Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 31 Desember 2018 ditandatangani oleh Widodo Ekatjahjana sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keterbukaan informasi publik dana desa mutlak diperlukan untuk pengelolaan dana desa secara transparan.
Bagian Kesatu
Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala
Pasal 2
(1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:
a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visimisi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;
b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran
c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;
d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
1. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. laporan realisasi kegiatan;
3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
4. sisa anggaran; dan
5. alamat pengaduan;
h. daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa; dan
i. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.
(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam
setahun.
Informasi Publik di Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan terdiri dari 4 bagian yaitu :
- Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala KLIK DISINI
- Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta KLIK DISINI
- Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat KLIK DISINI
- Bagian Keempat Informasi yang Dikecualikan KLIK DISINI
Demikian “Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat“ , jika bermanfaat silahkan dishare. Ayo bergabung dengan ribuan Penggiat Desa lainnya di Halaman Media Desa untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Desa dan meningkatkan pengetahuan terkait Desa dan Regulasinya.
Lihat artikel menarik desa lainnya di RUANG DESA