Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD
Ruang Desa

Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD

Setelah kita mengetahui persyaratan dan larangan untuk anggota BPD, kali ini kita akan membahas Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD. Baiklah sobat desa yang berbahagia, langsung saja kita bahas Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD.

Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD

Hak BPD

BPD memiliki hak sebagai berikut

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa

BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

BPD menggunakan hak menyatakan pendapat melalui keputusan BPD, Keputusan BPD ini berdasarkan hasil musyawarah yang merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penilaian dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa dan  digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD

Hak Anggota BPD

Selain BPD sebagai Badan/Lembaga, setiap anggota BPD juga memiliki hak, yaitu:

  • a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  • b. mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  • d. memilih dan dipilih; dan
  • e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Jangan lupa ya sobat desa semuanya, Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas digunakan dalam musyawarah BPD. Selain hak seperti yang telah disebutkan, BPD juga berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri. BPD pun berhak memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Baca Juga :   Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kewajiban Anggota BPD

Anggota BPD wajib:

  • a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  • b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  • d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
  • e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
  • f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kewenangan BPD

BPD berwenang:

  • mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
  • menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
  • mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
  • melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
  • meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  • menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  • mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  • menyusun peraturan tata tertib BPD;
  • menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
  • Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
  • mengelola biaya operasional BPD;
  • mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
  • Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sekian artikel tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD, silahkan di share jika bermanfaat.

Baca Juga :   Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Like Media Desa untuk mendapatkan artikel menarik lainnya

Previous Artikel : Larangan Untuk Anggota BPD

Next Artikel : Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Artikel ini dirangkum dari :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *